Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Perjuangan yang dilakukan bangsa indonesia dalam pembebasan Irian Barat tidak hanya melalui diplomasi tetapi juga mellaui perjuangan fisik.

1. Perjuangan Diplomasi

Upaya diplomasi sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan melalui konferensi uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda mengalami kegagalan. Sehingga pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke Sidang Majelis Umum PBB namun mengalami kegagalan. Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika. Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena jalan damai yang telah ditempuh selama satu dasa warsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1956 antara lain sebagai berikut.

1. Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB
2. Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.
3. Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.
4. Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
5. Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
6. Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
7. Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
8. Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
9. KSAD, Nasution, mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah

Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Pidato Presiden Soekarno itu, membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bungker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu.

2. Jalur Konfrontasi

Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi tidak berhasil. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan harus diselesaikan dengan kekerasan senjata. Melihat perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantaranya adalah kapal induk Karel Doorman.

Pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando

untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Selanjutnya Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, terjadi pertempuran di laut Aru yang menenggelamkan KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.

Ketika operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesai bukan suatu yang main-main. Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York dengan pokok-pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut.

1. Akan dibentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United Nations Temporaty Ex­ecutive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober  1962 tiba di Irian Barat.
2. Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di wilayah Komando PBB
3. Tentara Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan
4. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas
5. Pada tanggat 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB
6. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan  Irian  Barat
7. RI berkewajiban melakukan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)

Beberapa tahapan ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de Jure dan de Facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Beberapa tokoh yang memiliki kaitan dengan upaya pembebasan Irian Barat antara lain sebagai berikut.

No.	Nama Tokoh	Peran
1.	Ir Sukarno	Ir. Soekarno 1lahir Jawa Timur, 6 Juni 1901 adalah Presiden Indonesia pencetus Operasi TRIKORA pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di alun-alun Utara yogyakarta. Trikora merupakan sebuah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah Papua bagian barat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2.	Komodor Yos Sudarso	Yosaphat Soedarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 24 November 1925 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Hr. Ms. Eversten milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora.
3.	Soeharto	Jend. Besar TNI Purn. Soeharto, lahir di Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
4.	Kapten Wiratno	Kapten Wiratno adalah Kapten kapal RI Matjan Tutul dalam pembebasan Irian Barat. Wiratno terlibat dalam Pertempuran Laut Aru yang merupakan pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962 antara Indonesia dan Belanda.
5.	Zaenal Abidin Syah	Zainal Abidin Syah adalah Gubernur Irian Jaya pertama yang menjabat pada tahun 1956-1961. Saat panasnya hubungan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat, ia diangkat menjadi Gubernur Irian Jaya yang berkedudukan di Soasiu, Tidore.
6.	Herlina Kasim	Herlina diberi gelar Pending Emas karena keberanian dan kegigihan Herlina sebagai perempuan sukarelawati pertama yang berani terjun di belantara Irian Barat semasa Operasi Trikora.
7.	Adam Malik	Adam Malik Batubara lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917. Adam Malik berperan penting dalam pembebasan Irian Barat, selain itu dia merupakan pimpinan delegasi Indonesia.
8.	AH Nasution	Jenderal Besar TNI Purn. Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918. AH. Nasution dalam kapasitas Sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) beliau yang merumuskan tiga kebijakan operasi pembebasan Irian Barat
9.	Sarwo Edhi Wibowo	Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Sarwo Edhie dipindahkan ke Irian Barat untuk menjadi Panglima Kodam XVII/Cendrawasih. Ia memimpin hingga terselenggaranya "Penentuan Pendapat Rakyat", di mana Indonesia menganeksasi wilayah tanpa memegang referendum penuh, Sarwo Edhie memainkan peran utama dalam menghancurkan resistensi Papua
10.	Johanes Abraham Dimara	Mayor TNI Johannes Abraham Dimara lahir di Korem, Biak Utara, Papua, 16 April 1916. Pada tahun 1950, ia diangkat menjadi Ketua OPI (Organisasi Pembebasan Irian Barat). Ia pun menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada tahun 1954 yang menyebabkan ia ditangkap oleh tentara Kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul, hingga akhhinya dibebaskan tahun 1960.